Breaking News
Kumpulan informasi aktual seputar peristiwa penting yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi isu politik, kebijakan pemerintah, bencana, dan dinamika sosial masyarakat.
BRIMO BRIMO BRIMO BRIMO

Yusharto Huntoyungo: Inovasi Daerah Harus Berdampak Nyata dan Mudah Direplikasi

BRIMO

Kemendagri: Kebaruan dan Kemanfaatan Jadi Kunci Penilaian Inovasi Daerah

Kepala BSKDN Kemendagri Serukan Pemda Jadikan Inovasi sebagai Landasan  Utama Pembangunan Daerah – BSKDN
Yusharto Huntoyungo: Inovasi Daerah Harus Berdampak Nyata dan Mudah Direplikasi

News DeltaPawan – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa unsur kebaruan (novelty) menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian inovasi daerah. Hal ini disampaikannya saat berbicara dalam ajang Inovboyo yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut Yusharto, kebaruan dalam inovasi bukan berarti sepenuhnya baru atau belum pernah ada. Lebih dari itu, kebaruan bisa dilihat dari perluasan dampak positif dan jumlah penerima manfaat yang meningkat.

Klik Disini

“Kalau sebelumnya hanya tiga kelompok masyarakat yang menerima manfaat, lalu meningkat menjadi lima kelompok, itu sudah bisa dikategorikan sebagai adanya kebaruan,” ujar Yusharto, Jumat (20/6/2025).

Inovasi Harus Berdampak Nyata

Yusharto menekankan, inovasi yang dinilai unggul adalah yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan demokrasi, serta kemudahan dalam menyampaikan aspirasi.

“Inovasi sebaiknya memberikan kemudahan, mendorong pendapatan masyarakat, dan tidak membebani baik pemerintah daerah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa inovasi yang baik harus berada dalam lingkup kewenangan daerah, tidak menimbulkan pembatasan akses, serta mudah direplikasi oleh daerah lain.

Baca Juga : 57 Tim Ramaikan Pangdam Cup 2025, Turnamen Bola Basket Terbesar Jelang HUT ke-67 Kodam XII/Tpr

Prinsip dan Ukuran Indeks Inovasi Daerah

Dalam proses evaluasi, seluruh prinsip inovasi daerah telah dimasukkan ke dalam sistem pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). IID ini mengacu pada delapan dimensi dan 36 indikator, yang mencakup efisiensi, efektivitas, keterbukaan, kepatuhan hukum, hingga akuntabilitas inovasi.

“Inovasi harus berorientasi pada kepentingan umum dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pelaksanaannya juga harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Yusharto.

Tantangan Hilirisasi dan Inkubasi Inovasi

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam mendorong inovasi daerah adalah proses hilirisasi. Menurut Yusharto, banyak ide dan inovasi yang brilian tidak sampai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena kurangnya fasilitasi dan pendampingan.

Untuk itu, ia menekankan perlunya fasilitasi inkubasi, seperti pelatihan, pemberian ruang berusaha, serta dukungan dalam implementasi.

“Dari hasil pemikiran para inovator, kita harap ada proses inkubasi agar inovasi tersebut benar-benar terhilirisasi dan dirasakan manfaatnya secara luas,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *