News DeltaPawan- Langkah mengejutkan datang dari Prancis. Pada Senin waktu New York, Presiden Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan pengakuan Negara Palestina di hadapan para pemimpin dunia dalam pertemuan puncak PBB. Keputusan ini menjadikan Prancis sebagai negara besar terbaru di Barat yang memberikan pengakuan resmi, menyusul Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sehari sebelumnya.
Langkah kolektif lima negara Barat tersebut segera memicu ketegangan diplomatik. Israel dikabarkan sangat marah, bahkan para menteri sayap kanan di pemerintahan Benjamin Netanyahu mendorong agar dilakukan langkah-langkah balasan, termasuk seruan untuk mencaplok Tepi Barat secara resmi.
Baca Juga : Buah Naga, Si Eksotis yang Kini Jadi Primadona di Meja Makan
Macron: “Waktunya Perdamaian Telah Tiba”
Dalam pidato emosionalnya, Macron menegaskan pengakuan terhadap Palestina bukan sekadar simbolis, tetapi juga seruan moral untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Waktunya perdamaian telah tiba, karena kita hanya beberapa saat lagi tidak dapat meraihnya lagi,” ujar Macron di hadapan pemimpin dunia.
Ia juga mendesak pembebasan 48 sandera yang masih ditawan Hamas, penghentian perang, serangan udara di Gaza, serta pengungsian massal yang terjadi akibat konflik. Macron menekankan bahwa pengakuan ini harus menjadi pintu masuk untuk memulai negosiasi serius menuju solusi dua negara yang selama ini mandek.
Langkah Macron ini sekaligus menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Prancis. Sebelumnya, Paris sempat menjadikan pembebasan sandera sebagai prasyarat untuk membuka Kedutaan Besar Prancis di Negara Palestina.
Tekanan Terhadap Israel Kian Menguat
Pengakuan kolektif lima negara Barat ini dianggap sebagai tekanan diplomatik terbesar terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Selama ini, dukungan internasional terhadap Palestina lebih banyak datang dari negara-negara di Global Selatan, sedangkan negara-negara Barat cenderung berhati-hati.
Namun situasi di Gaza—dengan puluhan ribu korban jiwa akibat operasi militer Israel sejak Oktober 2023—telah mengubah persepsi publik internasional. Data PBB menyebut lebih dari 65.000 warga Palestina, mayoritas sipil, tewas akibat serangan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 warga Israel.
Langkah Prancis dan sekutunya dipandang sebagai sinyal tegas bahwa kesabaran dunia mulai habis.
Respons Keras Israel: “Kami Akan Ambil Tindakan”
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut langkah pengakuan tersebut “tidak mempromosikan perdamaian” dan justru “mendukung terorisme”.
“Lebih mudah datang ke sini dan berpidato, berfoto, merasa mereka sedang melakukan sesuatu. Tapi mereka tidak mempromosikan perdamaian. Mereka mendukung terorisme,” ujarnya kepada wartawan di New York.
Pemerintah Israel sendiri memutuskan melewatkan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada Selasa, bertepatan dengan Tahun Baru Yahudi. Netanyahu menegaskan kembali posisinya bahwa tidak akan pernah ada Negara Palestina selama dia memimpin.
Sementara itu, dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, mendesak aneksasi penuh Tepi Barat—langkah yang secara efektif akan menghapus peluang solusi dua negara.
Amerika Serikat dan Jerman Menahan Diri
Meski merupakan sekutu dekat Israel, Amerika Serikat gagal mencegah sekutunya untuk mengakui Palestina. Gedung Putih bahkan mengkritik langkah ini. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut keputusan negara-negara Barat sebagai “hadiah untuk Hamas” dan “omong kosong belaka” yang belum diikuti tindakan nyata.
Jerman, meski lebih kritis terhadap operasi militer Israel di Gaza dibandingkan Washington, juga memilih menahan diri. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan bahwa solusi dua negara hanya bisa dicapai melalui negosiasi, bukan pengakuan sepihak.
Agenda Utama PBB: Panggung Diplomasi Global
Lebih dari 140 pemimpin dunia hadir di New York untuk mengikuti agenda puncak PBB ini. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas terpaksa hadir secara virtual setelah visanya ditolak oleh otoritas AS. Situasi ini semakin menyoroti kompleksitas diplomasi seputar konflik Israel-Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa dunia tidak boleh merasa terintimidasi oleh ancaman pembalasan atas langkah pengakuan tersebut. “Kita tidak perlu merasa terintimidasi oleh risiko pembalasan,” katanya kepada AFP.
Antara Simbol dan Realitas
Meskipun pengakuan ini disebut “bersejarah”, banyak pengamat menilai dampaknya di lapangan mungkin terbatas jika tidak disertai langkah nyata. Max Rodenbeck, Direktur Proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, memperingatkan bahwa pengakuan semata berisiko mengalihkan perhatian dari kenyataan pahit, yaitu semakin menyempitnya ruang hidup rakyat Palestina di tanah air mereka.
Penutup
Pengakuan resmi Prancis terhadap Negara Palestina menjadi titik balik dalam peta diplomasi internasional. Langkah ini menunjukkan bahwa dukungan untuk Palestina kini semakin meluas di negara-negara Barat. Namun, tanpa tindak lanjut yang konkret dan kemauan politik dari semua pihak, terutama Israel dan Palestina sendiri, pengakuan ini mungkin tidak akan mengubah kondisi di lapangan.
Satu hal yang pasti, dinamika terbaru ini memperlihatkan bahwa konflik Israel-Palestina bukan lagi isu regional, melainkan persoalan global yang menuntut solusi segera dan nyata.
